Makalah Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serat pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pancasila baik sebagai Dasar Negara maupun sebagai ideologi bangsa banyak mendapat sorotan. Pada tatanan faktual misalnya selalu digeneralisasi bahwa adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bentuk lainnya, dianggap sebagai bukti ketidakberdayaan ideologi Pancasila dalam mengatasi berbagai masalah bangsa yang timbul dalam era reformasi sekarang dan pengaruh kehidupan global. Pancasila juga mendapat sorotan dari para penulis dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun demikian, pada dasarnya semua menyadari bahwa Pancasila memuat sejumlah nilai dasar (sistem nilai universal) yang melandasi Hak Asasi Manusia dan tidak dapat dipisahkan dari cita rakyat Indonesia. Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Masalah Hak Asasi Manusia adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Hak Asasi Manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal  pemenuhan hak,  kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan Hak Asasi Manusia  pada diri kita sendiri.

1.2        Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1)      Untuk mengetahui substansi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila.

2)      Untuk mengetahui kasus kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3)      Untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

1.3         Manfaat

Adapun manfaat khusus penyusunan makalah ini yaitu :

1)      Agar dapat mengetahui substansi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila.

2)      Agar dapat mengetahui kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3)      Agar dapat mengetahui upaya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

a. Substansi Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia ? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

1)   Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sikap yang ditunjukan :

a.Hormat-menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup.

b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2)    Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.Sikap yang ditunjukkan:

      a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.

b. Saling mencintai sesama manusia.

c. Tenggang rasa kepada orang lain.

d.  Tidak semena-mena kepada orang lain.

e.  Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

f.  Berani membela kebenaran dan keadilan.

g.   Hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3)   Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan Kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Sikap yang ditunjukkan:

    a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsadan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

c.  Cinta tanah air dan bangsa.

d.Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber–Bhinneka Tunggal Ika.

4)      Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.Sikap yang ditunjukkan:

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b. Tidak memaksakan  kehendak  kepada orang lain.

c.  Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d.  Menerima dan melaksanakan setiapkeputusan musyawarah.

e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5)   Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi  kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.Sikap yang ditunjukkan :

a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. Menghormati hak-hak orang lain.

c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

d.  Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.

e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah.

f.  Rela bekerja keras.

g.  Menghargai hasil karya orang lain

B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, meskipun pemerintahan telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia, namun pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berikut ini beberapa contoh-contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah terjadi di Indonesia :

1)      Kasus Tanjung Priok Tahun 1984.

Kasus Tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana terdapat ratusan korban yang meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

2)      Kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jawa Timur Tahun  1994.

Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivis yang hak – hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

3)      Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum Bernas Tahun 1996.

Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga di culik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.

4)      Peristiwa Aceh Tahun 1990.

Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.

5)      Peristiwa Penculikan Para Aktivis Politik  Tahun 1998.

Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan kontras ada 23 orang (1 orang meninggal , 9 orang dilepaskan dan 13 orang lainnya masih hilang ).

6)      Peristiwa Trisakti dan Semanggi Tahun 1998.

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 Mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998(17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka luka).

7)      Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat  Tahun 1999.

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di Timor Timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste kepada dua kepala negara terkait.

8)      Kasus Ambon Tahun 1999.

Peristiwa yang terjadi di Ambon Ini berawal dari masalah sepele yang merambat ke masalah SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban.

9)      Kasus Poso Tahun 1998-2000.

Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.

10)  Kasus Dayak dan Madura Tahun 2000.

Terjadi bentrokan antara suku dayak dan Madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak.

11) Kasus Bom di Bali Tahun 2002.

Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali , yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga Negara asing maupun warga Negara Indonesia sendiri.

12)  Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbunuhnya Munir Pada 7

        September 2004.

Tragedi ini bermula saat Munir menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi progam master (S2) di Universitas Urecth Belanda. Munir naik pesawat Garuda Indonesia GA-974 menuju Singapura untuk kemudian transit di Singapura dan terbang kembali ke Amsterdam. Namun dua jam sebelum mendarat di Bandara Schipor Amsterdam Munir telah meninggal dunia dalam pesawat dan  di indikasi karena keracunan.

BAB III

PENUTUP

3.1         Kesimpulan

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia yaitu Hak Asasi Manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang, dan Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu contoh dari penerapan pancasila sila kedua. Hak asasi manusia dalam pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia. Prinsip Hak Asasi Manusia dilandasi oleh system nilai universal dalam Pancasila yaitu (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan. (http://royalcloud.blogspot.co.id/2012/04/makalah-pancasila-dan-hak-asasi-manusia.html)

Upaya penegakan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh lembaga Internasional maupun lembaga nasional. Lembaga Internasional misalnya Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Security Council, United Nation Human Rights Council, International Criminal Court, dll. Dan lembaga nasional misalnya Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, dll.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumentasi tentang Hak Asasi Manusia belum mampu melindung warga Negara. Masalah utama yang dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia yaitu Hak Asasi Manusia merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, Hak Asasi Manusia sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme, serta ada tiga tataran diskusi tentang Hak Asasi Manusia.

3.2         Saran

Mewujudkan Hak Asasi Manusia dengan baik memang tidak mudah, perlu ada usaha dari setiap individu. Yang paling utama, tentu saja diperlukan adanya niat untuk memahami nilai-nilai pancasila yang ditetapkan. Baik dari individu, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara. Mempraktekkan nilai – nilai tersebut secara terus-menerus atau membiasakannya, sehingga tidak ada lagi pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia pun dapat terlaksana dengan baik.

Tidak hanya itu dalam hal kita memerlukan pembelajaran, yaitu belaja rmemahami betapa pentingnya Hak Asasi Manusia itu. Kita dapat belajar dari media-media yang telah tersedia, salah satunya melalui media elektronik, disamping itu, kita juga telah memanfaatkan teknologi dengan baik. Dalam usaha mempertahankan Hak Asasi Manusia setiap manusia kita kadang mengalami kegagalan disana sini,tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari ke hari.

Suatu hari nanti, kita berharap bahwa kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia kita sendiri. Serta kita juga harus bisa menghormati dan menjaga Hak Asasi Manusia orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dan jangan sampai pula Hak Asasi Manusia kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain.

Link Download Docx : Usercloud